Ketua MA Terima Audiensi PWI Pusat
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto, menerima audiensi dari jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pada Senin, 22 Desember 2025. Pertemuan tersebut berlangsung di Lantai 13 Tower Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, dan menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dengan organisasi profesi wartawan.
Audiensi ini difokuskan pada penjajakan peluang kerja sama, khususnya dalam bidang edukasi hukum serta penguatan pemahaman insan pers terhadap sistem peradilan. Di tengah meningkatnya kebutuhan publik akan informasi hukum yang akurat dan berimbang, kolaborasi antara Mahkamah Agung dan PWI dinilai strategis untuk meningkatkan kualitas pemberitaan hukum di Indonesia.
Dihadiri Pimpinan Mahkamah Agung
Dalam audiensi tersebut, Ketua MA didampingi sejumlah pimpinan dan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Hadir antara lain Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Suharto, Ketua Kamar Pembinaan Syamsul Maarif, serta Hakim Agung Kamar Pidana yang juga Juru Bicara MA, Yanto.
Turut hadir pula Pelaksana Tugas Panitera MA Heru Pramono, dan Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA Sobandi. Kehadiran jajaran pimpinan ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung dalam membangun komunikasi terbuka dan konstruktif dengan insan pers.
PWI Dorong Kerja Sama Edukasi Hukum
Dari pihak PWI Pusat, audiensi diwakili oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, bersama para ketua departemen dan bidang di lingkungan PWI. Dalam pertemuan tersebut, PWI menyampaikan pandangan mengenai pentingnya peningkatan literasi hukum di kalangan wartawan, khususnya mereka yang bertugas meliput isu peradilan dan hukum.
PWI menilai bahwa kompleksitas sistem peradilan membutuhkan pemahaman yang memadai agar pemberitaan yang disampaikan kepada publik tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan bertanggung jawab. Melalui kerja sama dengan Mahkamah Agung, PWI berharap dapat menghadirkan program-program edukatif yang relevan bagi wartawan di seluruh Indonesia.
Edukasi Hukum untuk Pemberitaan Berkualitas
Dalam audiensi tersebut, Ketua MA Sunarto menyambut baik inisiatif PWI untuk menjajaki kerja sama di bidang edukasi hukum. Ia menekankan bahwa pers memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan melalui pemberitaan yang objektif dan berimbang.
Menurut Ketua MA, pemahaman yang baik terhadap sistem peradilan, mekanisme persidangan, serta prinsip-prinsip hukum akan membantu wartawan menyampaikan informasi secara tepat kepada masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya iklim hukum yang sehat dan transparan.
Penguatan Pemahaman Sistem Peradilan
Salah satu poin penting yang dibahas dalam audiensi adalah penguatan pemahaman insan pers terhadap sistem peradilan Indonesia. Sistem peradilan yang terdiri dari berbagai tingkatan dan kamar sering kali menimbulkan tantangan tersendiri bagi wartawan dalam memahami konteks suatu perkara.
Melalui kerja sama yang direncanakan, Mahkamah Agung dan PWI diharapkan dapat menyusun program pelatihan, diskusi, atau forum edukatif yang membahas proses peradilan secara komprehensif. Program semacam ini dinilai penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemberitaan dan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik sesuai dengan fakta hukum.
Pers dan Peradilan dalam Demokrasi
Audiensi ini juga menegaskan pentingnya hubungan yang harmonis antara pers dan lembaga peradilan dalam sistem demokrasi. Pers berperan sebagai jembatan informasi antara lembaga negara dan masyarakat, sementara peradilan merupakan pilar penting dalam penegakan hukum dan keadilan.
Kolaborasi antara Mahkamah Agung dan PWI dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat fungsi tersebut. Dengan komunikasi yang baik dan pemahaman yang selaras, pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan etika jurnalistik.
Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan
Ketua MA juga menegaskan komitmen Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Dalam konteks ini, pers menjadi mitra penting dalam menyampaikan informasi kepada publik terkait kebijakan, putusan, dan inovasi yang dilakukan Mahkamah Agung.
Dengan adanya kerja sama yang terstruktur, diharapkan informasi mengenai peradilan dapat disampaikan secara lebih utuh dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan upaya Mahkamah Agung untuk mendekatkan lembaga peradilan kepada publik.
Peluang Program Bersama MA dan PWI
Audiensi ini membuka peluang bagi lahirnya berbagai program bersama antara Mahkamah Agung dan PWI. Program tersebut dapat berupa pelatihan jurnalistik hukum, workshop pemahaman putusan pengadilan, hingga diskusi tematik mengenai isu-isu hukum aktual.
Selain itu, kerja sama ini juga berpotensi memperkuat kapasitas wartawan daerah yang sering menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber informasi hukum. Dengan dukungan Mahkamah Agung, PWI dapat menjangkau lebih banyak wartawan di daerah untuk meningkatkan kualitas liputan hukum secara nasional.
Membangun Kepercayaan Publik
Pada akhirnya, tujuan utama dari penjajakan kerja sama ini adalah membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif akan membantu masyarakat memahami proses hukum dengan lebih baik, sekaligus mengurangi potensi disinformasi.
Audiensi antara Ketua Mahkamah Agung dan PWI Pusat ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat sinergi antara lembaga peradilan dan pers. Dengan semangat kolaborasi, kedua pihak diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam menciptakan ekosistem hukum dan informasi yang sehat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga : Mantan Kajari Enrekang Ditahan, Kasus Dugaan Suap Rp840 Juta
Jangan Lewatkan Info Penting Dari : petanimal
