indosiar.site Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) resmi menjatuhkan sanksi terhadap lima anggota DPR nonaktif setelah melalui serangkaian sidang etik. Lima nama tersebut yakni Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Nafa Urbach, Adies Kadir, dan Surya Utama (Uya Kuya).
Dalam sidang tersebut, MKD memutuskan memberikan sanksi berupa nonaktif sementara selama tiga hingga enam bulan bagi sebagian anggota. Sanksi ini disertai dengan pencabutan hak keuangan selama masa skorsing. MKD menilai kelima anggota DPR tersebut melanggar kode etik kelembagaan sehingga perlu diberikan tindakan tegas untuk menjaga kehormatan institusi parlemen.
Putusan MKD ini pun menuai beragam tanggapan dari para anggota yang dijatuhi sanksi. Beberapa di antaranya memberikan pernyataan terbuka kepada publik, menegaskan komitmen mereka untuk menghormati keputusan tersebut.
Ahmad Sahroni: “Saya Terima dan Hormati Keputusan MKD”
Salah satu anggota DPR yang dijatuhi sanksi, Ahmad Sahroni, menyatakan sikap legawa terhadap keputusan MKD. Ia menilai putusan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan yang harus dihormati oleh setiap anggota dewan.
“Saya menerima keputusan ini dengan lapang dada. Sebagai anggota DPR, saya wajib menghormati lembaga dan proses etik yang berjalan. Tidak ada yang kebal aturan, termasuk saya,” ujar Sahroni saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Politikus asal NasDem itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan konstituennya. Menurutnya, proses etik yang dijalani menjadi pelajaran berharga agar dirinya dapat lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Lebih lanjut, Sahroni menegaskan bahwa keputusan MKD tidak akan mengurangi komitmennya untuk melayani masyarakat. Ia tetap akan fokus pada kegiatan sosial dan program kemanusiaan di luar aktivitas resmi DPR selama masa nonaktif.
Eko Patrio dan Nafa Urbach Juga Siap Menjalani Sanksi
Selain Sahroni, dua nama lainnya yang juga mendapat sanksi nonaktif adalah Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Nafa Urbach. Keduanya kompak menyatakan siap menjalani keputusan MKD dan berharap situasi ini bisa menjadi momentum refleksi bagi seluruh anggota dewan.
Eko Patrio mengatakan bahwa lembaga seperti MKD memiliki peran penting dalam menjaga marwah DPR. “Sebagai wakil rakyat, kita harus tunduk pada aturan. MKD bekerja untuk memastikan kita tetap profesional dan berintegritas,” ujarnya singkat.
Sementara itu, artis sekaligus politisi Nafa Urbach menilai keputusan MKD merupakan proses yang adil. Ia mengaku menerima hasil sidang dengan lapang dada dan menjadikannya pembelajaran. “Saya tetap menghormati semua mekanisme yang berlaku. Ke depan saya ingin lebih fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan cara yang lebih baik,” ungkap Nafa.
Uya Kuya dan Adies Kadir: “Kami Akan Tetap Bekerja Positif”
Dua nama lain yang juga masuk dalam daftar teradu adalah Uya Kuya dan Adies Kadir. Meski keduanya tidak dijatuhi skorsing sepanjang rekan lainnya, mereka tetap memberikan tanggapan atas hasil sidang MKD yang telah menjadi sorotan publik.
Uya Kuya menilai keputusan MKD adalah bentuk transparansi lembaga legislatif di hadapan masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPR harus menjadi contoh dalam penerapan disiplin dan tanggung jawab publik. “Kami tidak alergi terhadap kritik dan proses etik. Ini bagian dari pembelajaran agar DPR bisa lebih dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Sebagai figur publik yang juga dikenal di dunia hiburan, Uya Kuya menambahkan bahwa sorotan terhadap anggota DPR memang tidak bisa dihindari. “Saya sadar posisi kami selalu diperhatikan publik. Karena itu, saya akan tetap bersikap profesional dan menjaga nama baik lembaga,” lanjutnya.
Sementara itu, Adies Kadir menilai sidang MKD adalah mekanisme internal yang sehat dalam menjaga akuntabilitas anggota dewan. Ia mengapresiasi proses yang dinilai objektif dan transparan. “Kita semua wajib menghormati keputusan yang sudah diambil. Saya percaya proses ini dilakukan secara adil,” kata Adies.
MKD Tekankan Etika dan Akuntabilitas
Dalam penjelasan resmi, MKD menyebut bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan seluruh anggota DPR tetap berada dalam koridor etika dan moral publik. Ketua MKD menegaskan bahwa lembaganya tidak akan ragu memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti melanggar aturan, tanpa melihat latar belakang atau jabatan.
“Keputusan ini bukan bentuk hukuman pribadi, tapi langkah kelembagaan untuk menjaga kehormatan DPR di mata rakyat,” ujar salah satu anggota MKD. Lembaga itu juga mengingatkan bahwa setiap anggota DPR harus memahami batas-batas etika dalam menjalankan tugas, terutama terkait penyalahgunaan wewenang dan perilaku yang dapat mencoreng citra lembaga.
Reaksi Publik dan Sorotan Masyarakat
Artikel ini juga mencatat bahwa reaksi publik terhadap putusan MKD cukup beragam. Banyak pihak memuji langkah tegas MKD karena dianggap sebagai sinyal bahwa DPR mulai membuka diri terhadap pengawasan moral dan etik. Namun, tidak sedikit juga yang berharap agar proses serupa diterapkan secara konsisten terhadap seluruh anggota tanpa pandang bulu.
Pengamat politik menilai bahwa keputusan MKD terhadap lima anggota DPR nonaktif ini menjadi momentum penting bagi lembaga legislatif untuk memperkuat integritas. Dengan sanksi yang tegas, diharapkan setiap anggota DPR lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjaga citra di mata publik.
Penutup: Momentum Perbaikan Etika Parlemen
Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap pejabat publik, termasuk anggota DPR, harus menjunjung tinggi tanggung jawab moral dan etika. Para anggota DPR yang disanksi telah menunjukkan sikap dewasa dengan menerima keputusan MKD secara terbuka.
Melalui artikel ini, dapat disimpulkan bahwa putusan MKD bukan sekadar soal sanksi, tetapi juga panggilan untuk memperbaiki diri dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Dengan langkah seperti ini, DPR diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Cek Juga Artikel Dari Platform lagupopuler.web.id